Berita Politik Dalam Negeri

Fakta Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Fakta Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliana Batuba (Kolombia 19) sebagai tersangka kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Fakta Terkait Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Sumber : merdeka.com

bookmakerscatalog – Juliari diduga menerima suap Rp 17 miliar dari fee mitra proyek bansos Covid-19 di kawasan Javidebabak.

JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (petugas pengembangan komitmen) dalam proses pelaksana langsung para mitra, dan diduga menyetujui masing-masing paket pekerjaan.

Mitra Paket pekerjaan ini harus disetorkan ke Kementerian Sosial melalui MJS (mencurigakan), ”kata Inspektur Firli, Minggu (12 Juni 2020), di gedung KPK.

Sebelumnya, empat pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) diperoleh melalui operasi penangkapan KPK (OTT) sejak Jumat, 4 Desember hingga kemarin pagi. Mereka adalah Matheus Joko Santoso, pejabat Kementerian Sosial, Adi Wahyono, pejabat Kementerian Sosial, dan AIM (Ardian I M) dan Harry Sidabuke, organisasi swasta.

Dari hasil penangkapan tersebut, diketahui bahwa uang dalam denominasi rupiah dan valuta asing tersebut berjumlah sekitar 11,9 miliar rupiah, sekitar 171.085 dollar AS (setara dengan 2,42 miliar rupiah) dan sekitar 23.000 dollar Singapura (setara dengan 243 juta rupiah), “jelasnya.

Pada saat yang sama Juliari Batubara (Juliari Batubara) memilih menyerah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Juliari mengunjungi gedung KPK dini hari tadi, Minggu (12 Juni 2020). Ketika staf media mengajukan pertanyaan, politisi PDIP tetap diam.

Berikut beberapa Fakta Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang membuat Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 pejabat Kementerian Sosial lainnya yang dihimpun dari liputan6.com:

1. Awal Mula Kasus

Sumber : liputan6.com

Firli menjelaskan, kasus tersebut berawal dari informasi dugaan aliran dana dari Ardian IM dan Harry Sidabuke ke Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Menteri Sosial Juliari diduga menerima aliran dana melalui Matheus Joko Santoso dan Shelvy N selaku sekretaris Kementerian Sosial. Pengiriman uang akan dilakukan pada 5 Desember 2020 (Sabtu).

“Di suatu tempat di Jakarta, WIB sekitar pukul 02.00,” kata Firli.

Ardian dan Harry menggunakan tujuh koper, tiga tas punggung, dan satu amplop kecil untuk menyiapkan uang senilai total Rp 14,5 miliar. Tim KPK segera memastikan keselamatan Matheus Joko Santoso, Shelvy N, dan beberapa orang lainnya di berbagai tempat di Jakarta.

Firli mengatakan: “Pihak-pihak yang telah mendapatkan jaminan, bersama dengan total sekitar 14,5 miliar rupiah, dibawa ke KPK untuk diperiksa lebih lanjut.”

KPK menemukan pecahan rupiah dan valuta asing dalam OTT ini. Yaitu Rp 11,9 miliar, US $ 171.085 (atau setara Rp 2.420 miliar) dan dolar Singapura 23.000 (atau setara Rp 243 juta).

Baca juga : 5 Fakta Kasus Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Makassar

2. Tetapkan 5 Orang Tersangka

Sumber : liputan6.com

Dalam kasus ini, Partai Rakyat telah menetapkan lima tersangka. Tiga orang yang diduga menjadi penerima bantuan itu, yakni Menteri Sosial Julieri Batuba, Matthews Choco Santoso, dan Adi Vashino, Pledger Kementerian Sosial. Dua pendonor lainnya adalah Ardian IM dan Harry Sidabuke. Keduanya berasal dari sektor swasta.

Ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan kemarin di Bandung dan penangkapan Jakarta.

Ada pula sejumlah barang yang diduga menjadi tersangka, antara lain Menteri Sosial Juliari (Juliari), Matthews Joko Santoso (Matheus Joko Santoso), dan Adi Wahyono (Adi Wahyono) yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Nomor 31. Tentang Pemberantasan Tahun 1999: Perbuatan Kejahatan Korupsi sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur Pasal 55 ayat 1 sd 1 KUHP.

Sementara bagi pelaku suap, yakni Adion dan Harry, diduga amandemen “UU No. 31 Tahun 1999” Pasal 5 (1) a atau Pasal 5 (1) b atau Pasal 13 menurut UU No. 20 4 Tahun 1999, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana korupsi.

3. Dana Korupsi Bansos untuk Keperluan Pribadi

Sumber : nasional.sindonews.com

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dana korupsi Program Bantuan Sosial Covid-19 digunakan untuk mendanai kebutuhan pribadi Menteri Sosial Juliari Batubaran. Total akumulasi dana korupsi yang dinikmati Juliari Batubara mencapai Rp 17 miliar.

Firli mengatakan dalam jumpa pers di gedung KPK: “Uang sumbangan (yang dikatakan sebagai hasil korupsi) dikelola oleh EK dan SN. Saat itu, orang kepercayaan JPB (Juliari P Batubara) digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi JPB. “Jakarta, Minggu (6/12/2020).

17 miliar rupiah diperoleh dari biaya perolehan bansos yang akan digunakan untuk mengolah Covid 19 berupa kemasan makanan di Kementerian Sosial RI tahun 2020, dengan nilai kontrak sebesar 5,9 triliun rupiah. Penghargaan tersebut dibagi menjadi dua periode, dengan total 272 kontrak.

Firli menjelaskan: “Sebuah konsensus telah dicapai bahwa biaya setiap paket Bansos adalah 10.000 rupee per paket makanan dan nilainya adalah 300.000 rupee per paket Bansos.”

Saat melaksanakan program bantuan sembako tahap pertama, Partai Revolusi Kosovo mencurigai pos polisi gabungan telah menerima 8,2 miliar rupiah. Kemudian, pada pelaksanaan tahap kedua program bansos sembako, mulai Oktober 2020 hingga Desember 2020, terkumpul biaya penanganan sekitar Rp 8,8 miliar.

4. Konstruksi Perkara

Sumber : suara.com

Ketua KPK Firli Bahuru menjelaskan secara detail bahwa selama pengerjaan kasus tersebut, Kementerian Sosial RI menginisiasi bantuan sosial untuk penanganan Covid 19 berupa kemasan makanan pada tahun 2020 senilai kurang lebih Rp 5,9 triliun.

Menteri Sosial Juliari juga menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (Pembuat Komitmen) untuk melaksanakan proyek tersebut.

KPK menduga ada dugaan fee agreement untuk setiap program bantuan, langsung menunjuk swasta sebagai mitra proyek, dan harus disetor ke MJS.

MJS dan AW menandatangani kontrak kerja dengan AIM, HS dan PT RPI sebagai mitra dari Mei 2020 hingga November 2020. PT RPI diduga milik MJS.

Firli mengatakan: “Diduga PT RPI adalah salah satu rekanan dan sudah diketahui JPB dan disetujui AW.”

5. Ada Fee Rp 10 Ribu per Paket Bansos Covid-19

Sumber : merdeka.com

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, kasus penundaan Juliari Batubara dipicu oleh pemberian bantuan sosial untuk menyelesaikan penanganan kasus Covid 19 Kementerian Sosial RI dalam bentuk kemasan makanan pada tahun 2020, dengan total nilai kurang lebih 5,9 triliun rupiah, total 272 eksemplar, kontrak dilakukan dalam 2 tahap.

JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Tersangka) dan AW (Tersangka) sebagai PPK (Pejabat Pengembangan Komitmen) dalam proses pelaksanaan langsung para mitra, dan diduga menyetujui bahwa setiap paket pekerjaan harus ada. Kerjasama Mitra tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial melalui tersangka MJS.

Firli melanjutkan, MJS dan AW menyepakati biaya setiap paket bansos, 10.000 rupiah untuk setiap paket sembako dan 300.000 rupiah untuk setiap paket Bansos.

Selain itu, MJS dan AW telah menandatangani kontrak kerja dengan beberapa pemasok sebagai mitra dari Mei 2020 hingga November 2020, antara lain AIM, HS, dan PT RPI (Rajawali Parama, Indonesia) yang disebut-sebut sebagai milik MJS.

“Ditunjuk PT BPI sebagai salah satu rekanan yang diketahui JPB dan mendapat persetujuan AW. Selama pelaksanaan program bantuan pangan tahap pertama, diduga mendapat biaya Rp 12 miliar, dan MJS disalurkan. ke United Bank of Japan melalui AW. Tunai, senilai kurang lebih Rp 8,2 miliar. ”

Kemudian EK (Eko tidak membaca) dan SN mengelola uang tersebut sebagai orang kepercayaan Juliari dan menggunakannya untuk membiayai berbagai kebutuhan pribadi Menteri Sosial.

Ia mengatakan: “Pada tahap kedua pelaksanaan program bantuan sembako, dari Oktober 2020 hingga Desember 2020, terkumpul sekitar 8,8 miliar rupiah untuk biaya penanganan, yang juga diduga digunakan untuk kebutuhan Polisi Rakyat Jepang. . ”

6. Jadi Tersangka, Ini Harta yang Dimiliki Juliari

Sumber : suara.com

Menteri Sosial Juliari Batubara (Juliari Batubara) didakwa melakukan tindak pidana dalam kasus Dana Bantuan Sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Jabodetabek.

Menurut laman kekayaan penyelenggara negara yang diakses melalui website elhkpn.kpk.go.id, aset Wakil Bendahara PDIP periode 2019-2024 sebesar 47,18 miliar rupiah. Dia melaporkan harta karun ini untuk laporan berkala 2019 pada 30 April 2020.

Penyedia kekayaan terbesar di Julia berasal dari aset tetap, yang muncul dalam bentuk aset dan bangunan yang berserakan. Diantaranya adalah Padang (Bali), Simarangong (Sumatera Utara), Bogor (Jawa Barat) dan Jakarta. Nilai total dari 11 aset tanah dan bangunan tersebut adalah Rp 48.118.042.150.

Sementara itu, untuk harta bergerak, Juliari mengabarkan bahwa ia hanya memiliki satu jenis angkutan, Land Rover Jeep 2008 senilai Rp 618.750.000.

Nilai harta bergerak lainnya yang dilaporkan Julia Rui sebesar Rp 11,610 miliar. Efek senilai Rp 4.658.000.000. Sedangkan kas dan setara kas adalah Rp 10.217.711.716.

Aset Juliari total 64.773.503.866 Rp. Namun, utangnya sebesar Rp17.584.845.719. Sehingga total nilai asetnya adalah Rp47.188.658.147.

Baca juga : 6 Fakta Lembaga Pengelola Investasi Bernama INA

7. Terancam Hukuman Mati

Sumber : kompas.tv

Ketua KPK Firli Bahuri juga menyatakan, jika terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juliari bisa dijatuhi hukuman mati.

“Kami memahami bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Pasal 2 Tahun 1999, siapa pun yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain dan melanggar hukum yang merugikan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diancam dengan hukuman mati. Ferri mengatakan di Gedung KPK Minggu (12 Juni 2020) dini hari.

Filri terkadang berulang kali mengancam semua pihak untuk tidak menyalahgunakan bansos karena ancaman hukumannya adalah kematian. Selain itu, menurut Firli, pemerintah juga menetapkan pandemi Corona Covid-19 sebagai bencana non alam.

“Kami juga mengetahui bahwa pemerintah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam, jadi tentu kami tidak akan berhenti sampai di sini. Yang kami lakukan, kami akan terus mengupayakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini. Barang dan jasa Pemberian bansos itu internal. Pandemi Covid-19, ”kata Firli.

Dia mengatakan, tim penyidik ​​akan bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa Juliana melakukan pelanggaran pasal 2 UU Tipikor. Namun, menurut Firli, saat ini Juliari hanya dituduh bersalah atas pasal 12 UU Tipikor.