Berita Politik Dalam Negeri

Fakta Pertemuan Jokowi dan Amien Rais Cs Bahas Tewasnya Laskar FPI

Fakta Pertemuan Jokowi dan Amien Rais Cs Bahas Tewasnya Laskar FPI – Joko Widodo atau Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Sekretaris Negara (Mensesneg) Platicno, Mahfud Md, pada 9 Maret 2021 Menyambut Presiden Amiens Rice di Istana Presiden, Jakarta, Selasa.

Fakta Pertemuan Jokowi dan Amien Rais Cs Bahas Tewasnya Laskar FPI

Sumber : akurat.co

bookmakerscatalog – Amien Rais, Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara mewakili enam laskar pembunuhan Front Pembela Islam (FPI) Tujuh anggota Garda (TP3).

Mahfud menjelaskan, tujuh anggota TP3 menuntut penegakan hukum atas tewasnya enam anggota FPI. Mereka juga meminta agar kasus tersebut diajukan ke Pengadilan HAM.

“Tujuh orang yang diwakili oleh Park Yamin Reyes dan Park Mawan Batubara mengatakan bahwa mereka yakin telah membunuh enam polisi asing dan merujuk mereka ke Pengadilan Hak Asasi Manusia karena pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata Mahfud pada konferensi pers di Sekretariat Presiden YouTube tentang Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut dia, Jokowi telah meminta Komnas HAM mengusut secara independen kasus tersebut.

Mahfud mengatakan Komnas HAM juga menyampaikan temuannya bahwa kejadian di tol Cikampek KM 50 merupakan pelanggaran HAM yang biasa terjadi.

Berikut 5 hal terkait Jokowi dan Amien Rais membahas Tewasnya Laskar FPI yang dihimpun Liputan6.com:

1. Minta Penegakan Hukum Tewasnya 6 Laskar FPI

Sumber : depok.pikiran-rakyat.com

Selasa, 9 Maret 2021, Joko Widodo atau Presiden Jokowi menerima enam anggota Pengawal Insiden Pembunuhan (TP3) Front Pembela Islam (FPI) di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut diwakili oleh Amien Rais dari Abdullah. Hehamahua dan Marwan Batubara.

Mahfud Md, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan 7 anggota TP3 meminta penegakan hukum atas tewasnya 6 tentara FPI. Mereka juga meminta agar kasus tersebut diajukan ke Pengadilan HAM.

Mahfud mengatakan di pers: “Tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan Pak Marwan Batubara menyatakan bahwa mereka yakin enam orang tentara FPI telah tewas dan menuntut agar mereka diajukan ke Pengadilan HAM karena ini merupakan pelanggaran HAM yang berat.” 2021 Pada hari Selasa, 9 Maret, diadakan pertemuan di situs YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga : Fakta-fakta KLB Sumut Angkat Moeldoko Ketum Demokrat

2. Sebut Pelanggaran HAM Biasa Tapi Masukan Tetap Diterima

Sumber : liputan6.com

Menurut Mahfud, Jokowi menyatakan telah meminta Komnas HAM mengusut secara independen kasus tersebut.

Ia mengatakan, Komnas HAM juga menyampaikan temuannya bahwa kejadian di tol Cikampek KM 50 merupakan pelanggaran HAM yang biasa terjadi.

Mahfud menegaskan, pemerintah bersedia menerima opini terkait kasus ini. Namun, dia meminta anggota TP3 memberikan bukti bahwa pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat.

Mahfud mengatakan: “Saya katakan, jika ada bukti pelanggaran HAM berat, pemerintah akan terbuka. Katakan sekarang, kalau tidak, langsung diserahkan ke presiden. Buktinya bukan keyakinan.”

3. Tegaskan Tak Bisa Bermodal Keyakinan

Sumber : liputan6.com

Mahfud mengatakan jika hanya berdasarkan keyakinan, maka setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing.

Mahfud berkata: “Karena kami percaya bahwa kami juga memiliki keyakinan kami sendiri, bahwa kejadian ini adalah perencana di balik A, B, dan C.”

4. Siap Berlaku Adil

Sumber : tribunnews.com

Mahfud mengatakan, hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan bahwa kejadian di KM 50 merupakan pelanggaran HAM biasa, bukan pelanggaran HAM berat.

Mahfud menjelaskan, jika dilakukan secara metodis dan sistematis, kasus tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat.

Ia mengatakan: “Struktur, sistem, dan tahapannya jelas. Ada perintah yang harus dikeluarkan. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Masih menimbulkan korban jiwa yang luas.”

Jika terbukti pembunuhan enam laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat, pemerintah siap menerimanya. Padahal, pemerintah siap mengadili pelaku sesuai hukum.

“Kalau ada barang bukti, ada barang bukti, baru kita keluarkan. Kami akan mengadili di depan umum. Pelakunya akan kami tuntut berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000,” kata Mahaded.

Baca juga : Pernyataan Terkini Wapres Ma’ruf Amin Terkait Vaksinasi Covid-19

5. Tegaskan Jokowi dan Pemerintah Tak Ikut Campur

Sumber : antaranews.com

Selain itu, Mahfud menegaskan, Presiden Jokowi dan pemerintah tidak akan ikut campur dalam penyelidikan FPI atas pembunuhan Emam laskar.

Menurut dia, penyidikan kasus tersebut sudah sepenuhnya diserahkan pemerintah kepada Komnas HAM.

Mahfud berkata: “Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur, dan tidak pernah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencapai kesimpulan, juga belum mencapai kesimpulan.”

Ia mengatakan, sejak peristiwa itu terjadi, masyarakat mulai mendesak dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut penembakan enam pasukan FPI. Beberapa komunitas mengharuskan TGPF dibentuk oleh pemerintah.

Namun, beberapa pihak tidak percaya kelompok itu dibentuk pemerintah karena khawatir dengan hasil penyelidikan. Terakhir, Jokowi memberi wewenang kepada Komnas HAM untuk mengusut insiden tersebut.

Oleh karena itu, Presiden saat itu mengumumkan bahwa Komnas HAM harus bebas menjalankan pekerjaan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Siapapun yang merasa memiliki pendapat dan bukti, selama ia yakin, akan memanggilnya.