Berita Kriminal

Fakta-fakta Terkait Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Fakta-fakta Terkait Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2/2021) malam. Selain Nurdin, BJP juga menangkap lima orang tersangka korupsi lainnya.

Fakta-fakta Terkait Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Sumber : regional.kompas.com

bookmakerscatalog – KPK juga menahan pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan swasta.

Berikut ini Fakta Terkait Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang di himpun dari kompas.com:

1. Diterbangkan ke Jakarta

Sumber : sulsel.suara.com

Setelah penangkapan ini, Nuerding dan lima orang lainnya terbang ke Jakarta dari Sulawesi Selatan. Enam di antaranya tiba di Jakarta pada Sabtu (021/2/2) dan langsung dibawa ke Istana Merah Putih BJP.

Menurut sumber, Partai Rakyat meminta informasi kepada enam orang yang diduga melakukan korupsi.

Baca juga : Beberapa Kasus Sindikat Jaringan Narkoba Terbesar di Indonesia

2. Keterlibatan Nurdin Abdullah dalam Kasus Dugaan Suap

Sumber : nasional.sindonews.com

Dalam kasus ini, Nurdin menjadi tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Edy Rahmat, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Agung Sucipto, Kepala PT Agung Perdana Bulukumba.

Sementara itu, tiga lokasi yang menjadi lokasi penangkapan adalah kediaman kantor Edy di area Hertasening, Jl. Poros Bulukumba, serta Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri kemudian mengungkapkan bahwa Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 5,4 miliar.

Firli mengatakan pada konferensi pers: “Amerika Serikat [Agung Sucipto] kemudian terlibat dalam transfer sekitar Rp 2 miliar melalui ER [Edy Rahmat] ke NA [Nurdin] pada 26 Februari 2021.”

KPK menduga selain Rp 2 miliar dari Agung, Nuerding juga menduga Nuerding akan kembali menerima nilai nominal beberapa miliar rupee dari kontraktor lain.

Ia mengatakan: “Pada akhir tahun 2020, Amerika Utara akan menerima Rp 200 juta. Pada pertengahan Februari 2021, Amerika Utara akan menerima Rp 1 miliar melalui SB. Pada awal Februari 2021, Amerika Utara akan mendapatkan Rp2,2 miliar melalui SB. . ”

3. Nurdin Diduga Terlibat Suap

Sumber : jabarnews.com

Nurdin diduga sering menginstruksikan Edy untuk memenangkan Agung dalam proyek Sulawesi Selatan. Karena itu, Argonne masih bisa membantu biaya operasional Nurdin.

Kuomintang mengatakan bahwa Agong sudah mengenalnya sejak awal menjadi Bupati Bantan. Agung juga berharap bisa mendapatkan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan pada 2021.

Firli mengatakan: “Sejak Februari 2021, Amerika Serikat telah aktif berkomunikasi dengan ER (Edy) sebagai perwakilan. Pada saat yang sama, orang kepercayaan NA juga telah memastikan bahwa Amerika Serikat dapat menarik proyek yang diinginkan pada tahun 2021.”

Dalam beberapa komunikasi tersebut, ditengarai bahwa nilai dari setiap proyek yang akan ditanggung Agong adalah tawar menawar.

Firli mengatakan: “Sekitar awal Februari 2021, NA bertemu dengan ER dan Amerika Serikat yang memenangkan proyek pariwisata Bila di Bulukumba.”

NA mengatakan kepada ER bahwa kelanjutan proyek wisata Bila akan dilakukan kembali oleh Amerika Serikat, kemudian disetujui oleh NA, dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat penyusunan dokumen DED (Detailed Engineering Design) yang akan dilelang. di Amerika Serikat. APBD tahun anggaran 2022, ”lanjutnya.

Kemudian di akhir Februari, Edy memberi tahu Nurdin bahwa biaya proyek yang sedang dikerjakan Agung telah diserahterimakan kepada pihak lain. Terkait pengiriman ini, Nuerding mengatakan yang terpenting adalah Argonne masih bisa membantu operasionalnya.

Firli berkata: “Amerika Serikat dilaporkan mentransfer sekitar 2 miliar rupiah ke NATO melalui ER pada 26 Februari 2021.”

4. Daftar dugaan gratifikasi Nurdin

Sumber : makassartoday.com

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Firli menyebut Nurdin diduga menerima remunerasi dari beberapa kontraktor lain terkait proyek prasarana. Selanjutnya catatan dugaan penerimaan atas kepuasan Nurdin:

  • Akhir 2020: Nurdin menerima 200 juta rupiah.
  • Pertengahan Februari 2021: Nurdin menerima Rp 1 miliar melalui wakilnya Samsul Bahri.
  • Mulai Februari 2021: Nurdin mendapat 2,2 miliar rupiah lagi melalui Samsul.

Total suap dan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan mencapai Rp 5,4 miliar.

Nurdin diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31) Perubahan digabungkan dengan Pasal 55 ayat 1 sd 1 Hukum Pidana.

Selain itu, Nurdin dan dua tersangka lainnya akan ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan atau hingga 18 Maret 2021. Nurdin akan ditempatkan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, dua tersangka lainnya berada di KPK Kavling C1 dan Rutan Istana Merah Putih.

Memperhatikan pandemi COVID-19, KPK memastikan penahanan Nurdin terus mengedepankan prosedur kebersihan yang ketat.

5. Jubir Sempat Klaim Tidak di-OTT KPK, tapi Hanya Dijemput

Sumber : id.berita.yahoo.com

Sebelumnya, juru bicara Nurdin Veronica Moniaga pernah menjelaskan Nurdin tak jadi subjek penangkapan KPK. Mereka malah ditangkap penyidik ​​KPK hanya saat mereka libur pada Sabtu pagi.

Veronica mengatakan dalam pernyataannya: “Gubernur tidak melakukan” tindakan pengambilalihan “, tetapi mengambilnya tepat di kantor gubernur saat istirahat pagi bersama keluarganya.”

Veronica memastikan bahwa Nurdin mengikuti seluruh proses. Ia juga mengatakan, personel KPK tidak menyita barang bukti.

Dia berkata: “Bahkan jika kami tidak tahu mengapa kami menjemput Anda lagi dengan tepat, Gubernur tetaplah warga negara yang baik dan masih mematuhi prosedur saat ini.”

Veronica melanjutkan: “Karena tidak ada bukti yang didapat dari Rujab Gubernur [Kantor DPR], Gubernur pergi bersama asisten dan petugas KPK. Tidak ada bukti yang disita. Mari kita tunggu bersama dan hormati proses penyidikan yang sedang berjalan,” lanjut Veronica.

6. Nurdin Abdullah dan Bung Hatta Anti-Corruption Award

Sumber : tribunnews.com

Kabar penangkapan Nurding mengejutkan banyak partai politik. Pasalnya, ia tidak hanya menorehkan banyak prestasi dalam menjabat sebagai kepala daerah, tetapi juga meraih penghargaan Banghata Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2017.

Sebelum menjabat sebagai gubernur, Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantan dari tahun 2008 hingga 2018. Dalam enam tahun pertama masa jabatannya, Bantan telah meraih lebih dari 50 penghargaan nasional, termasuk Piala Adipura yang belum pernah diraihnya empat kali berturut-turut.

Sementara dari sisi citra pribadinya, Nurding meraih penghargaan Banghada Anti-Corruption Award (BHACA) atas prestasinya dalam pembangunan daerah pada tahun 2017.

Penghargaan bergengsi ini juga diraih oleh Triry Rismaharini, seperti yang dilakukan Erry Riyana Hardjapamekas, Busyro Muqoddas, Sri Mulyani, Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam laman Bung Hatta Awards, Nurdin Abdullah menyatakan telah membawa terobosan bagi pembangunan Bantaeng.

“Selama dua periode memimpin Bantane, Nurddin Abdullah banyak melakukan terobosan dalam pembangunan salah satu daerah di Sulawesi Selatan,” tulis Banghada Prize di situsnya.

Pernyataan tersebut berbunyi: “Sejak Nurding menjabat, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi Bandan mengalami kemajuan yang luar biasa, yang merupakan hasil dari berbagai terobosan dan inovasi sejak Nurding menjabat.”

Lalu, setelah Nurding ditetapkan sebagai tersangka, apakah “Bonhada Award” akan dicabut?

Bivitri Susanti, salah satu juri BHACA tahun 2017, menyatakan ada prosedur pencabutan penghargaan sendiri.

Bivitri mengatakan: “Soal pencabutan putusan, BHACA sebagai organisasi punya prosedur sendiri. Kami hanya juri. Tentu ini juga terkait proses hukum, terlepas dari apakah nanti dia divonis.”

Pihak yang berhak mencabut penghargaan tersebut adalah organisasi BHACA yang dipimpin oleh Shanti L.

Poesposoetjipto menjabat sebagai ketua panitia pelaksana. Sedangkan Bivitri dan Betti Alisjahbana, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal A. Muchtar hanyalah anggota dewan juri.

Baca juga : Fakta-fakta Penangkapan Kapolsek Astana Anyar Terkait Kasus Narkoba

7. Sudirman Said hingga Bambang Widjojanto Ikut Berkomentar

Sumber : cnnindonesia.com

Banyak pihak juga yang menegaskan keikutsertaan Nurdin Abdullah dalam OTT KPK. Sudirman Said, pendiri Lembaga Transparansi Indonesia (MTI) dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah salah satunya.

Sudirman menilai OTT Nurdin Abdullah menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia telah membuat masyarakat dikenal berintegritas dan prestasinya sudah di ambang korupsi.

Sudirman menjelaskan: “Yang menjadi perhatian adalah bahwa sistem politik kita telah menjadi ladang pembunuhan bagi orang-orang dengan prestasi dan integritas yang luar biasa. Jika Anda tidak berhati-hati dan tegas, bahkan orang yang jujur ​​pun bisa kewalahan oleh sistem yang korup.”

Secara pribadi, Soedirman mengetahui bahwa Nurdin adalah sosok ulung yang menikmati reputasi tinggi selama dua periode menjabat sebagai Bupati Bantaeng.

Di sisi lain, Bambang Widjojanto (BW), mantan Wakil Ketua KPK, memuji kinerja penyidik ​​dan penyidik ​​KPK yang berhasil menyukseskan OTT Nurdin.

Perlu ada sambutan yang tepat. Penyidik ​​dan penyidik ​​senior beserta timnya di KPK masih bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan, meski harus menanggung tekanan karena kesabaran dan kesadarannya are’gna, terusik dan terguncang ‘, kata BW. .

BW mengungkapkan ada lima fakta korupsi yang berulang, termasuk kasus Nurdin Abdullah.

BW mengatakan hal itu seolah membenarkan pola korupsi, dan pada saat yang sama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (Andi Sudirman Sulaiman) meminta warganya untuk tidak berspekulasi atas kasus dugaan terhadap Nurdin.

Pernyataan singkat Sudirman berbunyi: “Untuk teman-teman sekalian mohon simpan informasi terkait berita terkini untuk menunggu perkembangan situasi agar semua orang bisa tetap tenang dan mendoakan yang terbaik untuknya.”

Terakhir, ada Hendrawan Supratikno, politikus PDIP, yang menilai Nurdin adalah birokrat yang sangat berhati-hati dan berhati-hati. Menurutnya, jika birokrat dan pejabat yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi, maka sistem politik dan pemerintahan akan tetap sangat licin.

“Nurdin Utara dikenal sebagai birokrat yang sangat serius, berhati-hati, dan visioner. Jika saya ingat dengan benar, dia memenangkan Bang Hada Award. Jika lolos (korupsi), berarti sistem di sekitar kita sangat licin dan berbahaya.”

Ia menyimpulkan: “Jika orang baik berada di bawah tekanan yang luar biasa dari korupsi, maka korupsi bukan lagi hal yang sepele, tetapi sudah menjadi arus utama. Kita harus serius melakukan koreksi sistematis.”